Pada tahun 2023, diluncurkan insentif El Nino oleh Presiden Joko Widodo untuk memelihara stabilitas dan memulihkan ekonomi Indonesia. Hal ini menjadi bagian dari kebijakan APBN. Selain untuk menghadapi El Nino, kebijakan tersebut juga diluncurkan guna menghadapi gejolak ekonomi global dan melambatnya ekonomi Tiongkok. Mengingat berbagai hal tersebut juga berpengaruh pada perekonomian tanah air.
Kebijakan Insentif El Nino dan Perubahan Ekonomi Global
El Nino sangat mempengaruhi masyarakat Indonesia terutama yang pendapatannya tidak besar. Terjadinya hal tersebut telah menyebabkan tingginya harga komoditas seperti beras hingga meningkatkan inflasi. Tidak berhenti sampai di situ, meningkatnya suku bunga di negara maju juga mempengaruhi perekonomian Indonesia. Oleh karenanya, dibuat kebijakan APBN berikut untuk masyarakat.
-
BLT El Nino
Sebelumnya, apakah Anda tahu apa itu El Nino? Hal ini ialah fenomena cuaca yang muncul sebab meningkatkan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur. Karena suhunya menjadi lebih hangat, jadi berpengaruh ke cuaca berbagai negara di dunia.
Pemerintah Indonesia membuat anggaran sebanyak Rp 7,2 triliun sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) guna menghadapi fenomena cuaca tersebut. Bantuannya diberikan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Insentif El Nino ini diberikan guna membantu keluarga yang kurang mampu. Pemberian bantuannya dilakukan sejak November sampai Desember 2023. Besaran bantuannya sendiri ialah Rp 200 ribu setiap bulannya untuk satu KPM. Pemerintah akan memastikan masyarakat yang mendapatkan BLT benar-benar berhak mendapatkannya.
Jadi, sudah didata siapa saja yang berhak mendapatkan BLT pada Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuan diberikannya BLT pada keluarga kurang mampu ialah untuk meningkatkan daya beli mereka. Sehingga tidak mengalami kesulitan besar selama kemarau panjang. Uangnya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti telur, bawang dan lain lain.
-
Bantuan Beras
Pemerintah juga memberikan bantuan beras untuk 21,3 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Bantuannya sebanyak 10 Kg untuk bulan Desember. Anggarannya mencapai angka Rp 2,67 triliun. Pihak yang akan mengurus insentif El Nino ini ialah Bapanas atau Badan Pangan Nasional. Sehingga pengurusannya akan dilakukan secara maksimal.
-
Bantuan Biaya Administrasi
Selanjutnya ada bantuan untuk rumah MBR berupa bantuan administrasi. Bantuan ini dikhususkan untuk jangka waktu 14 bulan. Pada periode November hingga Desember 2023, targetnya ialah Rp 4 juta untuk setiap rumah. Sementara untuk periode Januari hingga Desember 2024, ditetapkan angka Rp 4 juta juga untuk setiap rumah.
Pemerintah juga mengupayakan kenaikan threshold harga rumah agar dapat dijangkau MBR, dinamakan bersubsidi. Yakni harganya jadi Rp 350 juta untuk rumah tapak termasuk juga rumah susun. Pada tingkat ini, seluruh rumah yang harganya kurang dari Rp 350 juta sudah memperoleh beragam fasilitas seperti biaya administrasi dan PPN DTP.
-
PPN DTP
Kebijakan APBN insentif El Nino berikutnya ialah PPN ditanggung pemerintah (DTP). Kebijakan tersebut ditujukan bagi pembeli rumah baru komersial. Penerimanya ialah masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dan masyarakat miskin. Adanya kebijakan ini tentu akan membantu meringankan beban masyarakat yang hendak membeli rumah baru.
Mahalnya biaya pembelian ini dapat ditekan oleh pemerintah. Pada rumah baru komersial dengan harga kurang dari Rp 2 miliar, akan ada dukungan dari pemerintah dalam bentuk PPN DTP untuk waktu 14 bulan. Adanya insentif El Nino berupa PPN DTP ini adalah guna menjual seluruh stok yang masih tersedia.
Namun hanya untuk rumah komersial dengan harga kurang dari Rp 2 miliar. Pada periode November 2023 hingga Juni 2024, tersedia 8 bulan dengan PPN DTP sebanyak 100%. Jadi, masyarakat tidak perlu memikirkan PPN ketika hendak membeli rumah baru dengan harga kurang dari Rp 2 miliar. Sementara ketika bulan Juli sampai Desember 2024 nantinya, PPN DTP hanya sebanyak 50%.
Insentif ini boleh dimanfaatkan oleh masyarakat dengan syarat harga rumah barunya tidak sampai Rp 2 miliar. Harapan dari pemerintah ialah sektor properti dan perumahan akan bertumbuh bukan hanya dari pihak pembelinya namun juga pengembangnya. Apabila rumah baru dengan harga kurang dari Rp miliar permintaan meningkat, tentu harapannya sektor properti akan memberikan respon positif.
-
Rumah Sejahtera Terpadu
Pemerintah juga menganggarkan dana untuk perbaikan rumah masyarakat miskin. Program ini diurus oleh Kementerian Sosial atau Kemensos. Jadi masyarakat miskin akan mendapatkan bantuan renovasi sampai bedah rumah dengan anggaran Rp 20 juta.
Program rumah sejahtera terpadu pada November sampai Desember 2023 ini diharapkan dapat memperbaiki hingga 1.800 rumah milik masyarakat miskin. Anggaran total program tersebut mencapai Rp 36,2 miliar.
-
KUR UMKM
Insentif El Nino berikutnya ialah berkaitan dengan UMKM. Pemerintah berupaya menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM. Penyaluran KUR ini sempat tersendat pada Semester I sehingga diharapkan semakin lancar pada tahap berikutnya.
Pemerintah mengupayakan KUR hingga angka Rp 297 triliun. Harapannya, ekonomi Indonesia dapat menghadapi guncangan global. Kemudian harapannya ekonomi Indonesia juga bertumbuh di kuartal 4 tahun 2023.
El Nino dan gejolak ekonomi global sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia terutama masyarakat yang pendapatannya rendah. Oleh karenanya, pemerintah meluncurkan insentif El Nino dan respon gejolak ekonomi global melalui kebijakan APBN.